Kebijakan Tes Kesehatan Tidak 'sehat'?

Penerimaan mahasiswa baru (MABA) Universitas Tadulako (UNTAD) tahun 2023 menuai banyak polemik, mulai dari peningkatan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibeberapa fakultas yang sempat dipersoalkan oleh mahasiswa, hingga permasalahan kewajiban tes kesehatan.
Tes kesehatan yang menjadi kewajiban untuk pendaftaran ulang MABA jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi (SMMPTN) dinilai telah dimonopoli dan menjadi jalan untuk melakukan pungutan liar Oleh petinggi kampus. Pasalnya Tes kesehatan harus dilakukan di Rumah Sakit (RS) UNTAD sesuai yang tertera pada pengumuman Nomor: 9788/UN28/PD/2023 pada 31 Juli kemarin
Pada pengumuman itu juga melampirkan besaran biaya yang harus dibayar oleh MABA dimulai dari Rp 65.000. Biaya tersebut dinilai memberatkan pasalnya jumlah pembayaran yang ditetapkan terlalu tinggi dibanding puskesmas atau RS lain yang hanya memungut biaya kisaran Rp 25.000
Kebijakan tes kesehatan di RS UNTAD juga di nilai tebang pilih, karena hanya mewajibkan MABA yang lolos SMMPTN, sedangkan jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) diperbolehkan untuk melakukan Tes Kesehatan di instansi kesehatan selain RS UNTAD.
"Di kampung saya sudah periksa, tapi saya hubung admin RS nya katanya di suruh RS di untad kak" ungkap salah satu MABA SMMPTN yang tidak ingin disebutkan Namanya
"Kami juga (MABA jalur SNBT) diwajibkan tes, tapi tidak harus di RS untad" terang salah satu Maba yang tidak ingin disebutkan namanya.
Penulis : Anonym
MUNGKIN KAMU SUKA
PILPRES TAIWAN DAN TANTANGAN INDONESIA
[LPM NASIONAL]-Democratic Progressive Party atau biasa dikenal sebagai DPP, memenangkan pertarungan pemilihan presiden di Taiwan pada tanggal 13 Januari kemarin. Lai Ching-te sukses…
RIBUAN MAHASISWA SE - KOTA PALU TOLAK RUU PILKADA, BENTROK DENGAN POLISI TERJADI
Ribuan mahasiswa yang tergabung dari berbagai kampus di Kota Palu melakukan demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi…
TRUMP TARIK AS DARI WHO: INDONESIA PERLU WASPADA?
LPM NASIONAL FISIP 5 bulan yang lalu