TRUMP TARIK AS DARI WHO: INDONESIA PERLU WASPADA?

Pada 20 Januari yang lalu, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan penarikan AS dari World Health Organization (WHO). Keputusan ini memicu perdebatan global mengenai dampaknya terhadap kesehatan dunia, termasuk Indonesia.
Trump menilai WHO tidak efektif dan terlalu dipengaruhi kepentingan politik, terutama dari Republik Rakyat Tiongkok. Ia mengkritik penanganan pandemi COVID-19 yang dianggap lambat dan kurang transparan. Menurutnya, dana besar yang selama ini diberikan AS sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan nasional.
AS merupakan penyumbang terbesar bagi WHO, sekitar 18% dari total anggaran organisasi tersebut. Data dari United States Department of Health and Human Services (HHS) menunjukkan bahwa pendanaan AS ke WHO mencapai lebih dari 400 juta dolar AS per tahun sebelum penghentian kontribusi. Dengan penarikan ini, WHO kehilangan sumber pendanaan terbesar yang dapat memengaruhi operasional dan program-program kesehatan global.
Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada dukungan WHO dalam berbagai program kesehatan. Sekitar 60% program imunisasi di Indonesia mendapat dukungan teknis dan pendanaan dari WHO. Selain itu, 30% pendanaan program penanganan penyakit tropis di Asia Tenggara berasal dari dana AS. Dengan keluarnya AS, pendanaan untuk program-program ini berpotensi berkurang sehingga dapat memengaruhi efektivitas dan cakupan program kesehatan di Indonesia.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa Indonesia akan terus bekerja sama dengan WHO dan mitra internasional lainnya untuk memastikan program-program kesehatan tetap berjalan. Ia juga menekankan pentingnya penganekaragaman sumber pendanaan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara lain untuk mengatasi potensi dampak dari keputusan AS ini.
Keputusan AS ini mendapat kecaman dari berbagai negara, termasuk Jerman dan Prancis. Mereka menilai bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, tantangan kesehatan harus dihadapi bersama, bukan secara terpisah. WHO sendiri menyatakan harapannya agar AS mempertimbangkan kembali keputusan ini, mengingat peran vital yang dimainkan oleh negara tersebut dalam mendukung kesehatan global.
Penulis: Andika Nur Hikmah
MUNGKIN KAMU SUKA
Kebijakan Tes Kesehatan Tidak 'sehat'?
Penerimaan mahasiswa baru (MABA) Universitas Tadulako (UNTAD) tahun 2023 menuai banyak polemik, mulai dari peningkatan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibeberapa fakultas yang sempat dipersoalkan…
Jumlah Peserta UTBK SBMPTN Di Untad Meningkat 15 Persen
Universitas Tadulako (Untad) kembali dipercayakan menjadi pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di tahun 2022. Pada UTBK kali…
HARI HAM 2024: SAATNYA INDONESIA TUNTAS MENUNTUT KEADILAN DAN MEMPERBAIKI REKAM JEJAK PELANGGARAN
Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diperingati setiap 10 Desember seharusnya bukan sekadar seremoni atau rutinitas tahunan yang lewat begitu saja. Ini adalah momen yang…