Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr Radjiman Wedyodiningrat.

Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Menurut Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari BPUPKI dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Moh. Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Sementara, Soepomo mengusulkan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta Keadilan Sosial.

Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila, yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia.

Yang dimana menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai dalam Lima Sila yang terkandung dalam Pancasila juga telah dibentuk oleh para tokoh pahlawan yang berperan sangat penting dengan harapan bahwa Pancasila dapat menjadi jembatan pemersatu bangsa Indonesia.

Namun, apakah realita yang terjadi sesuai dengan harapan para tokoh pahlawan?

Apakah Lima Sila Pancasila betul menjadi ideologi bagi bangsa Indonesia?

Betul memang, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.

Tapi faktanya, banyak diantara kita semua berlaku sebaliknya.

Menyepelekan, seolah-olah berlaku melenceng dari ideologi kita adalah kesalahan yang sepele dan bisa menguap hilang begitu saja.

Seperti yang ada pada sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Banyak orang yang berlaku semena-mena, melakukan kejahatan kriminal, melakukan banyak hal menyimpang dari sila tersebut.

Apakah bisa dikatakan sesuai dengan harapan para tokoh pahlawan yang mencetuskan sila tersebut?

Kemudian ada pada sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Apakah keadilan yang dimaksud betul nyata adanya?

Apakah bangsa Indonesia rata mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi hak setiap orang? 

Sistem hukum di Indonesia pun masih dapat dikatakan lemah, banyak kejanggalan, banyak yang tidak sesuai aslinya, banyak manipulasi.

Jangan lupakan juga kasus korupsi yang terus-menerus meningkat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa.

Orang-orang yang berkuasa harus menuntut orang-orang dibawah kuasanya untuk tetap mengikuti alur mereka.

Bukankah hal tersebut yang perlahan-lahan akan memudarkan makna ideologi negara yang sesungguhnya?

Lantas upaya apa yang harus dilakukan agar makna Pancasila tetap menjadi dasar ideologi yang kokoh?

Dengan mulai ditegakkannya keadilan rakyat Indonesia secara merata, serta sistem hukum yang lebih adil dan lebih baik lagi.

Sehingga Pancasila akan tetap menjadi dasar ideologi negara yang kokoh, serta dapat menjadi jembatan pemersatu bagi rakyat Indonesia.

Penulis : Awandha